KODOK NEWS - Seluruh pemerintah daerah untuk kali pertama di wilayah timur yang terdiri dari gubernur, Kabupate/kota menjadi peserta dan ...
Diantaranya Bupati Kabupaten Kotabaru H. Sayed Jafar, SH, juga hadir dan didamping oleh beberapa kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diantaranya H. Hairul Aswandi, SE.MSi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi, H. Abdul Kadir,S.Sos.MAP Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Risa Ahyani,SE.MSi Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
Acara yang diselenggarakan yang di selenggaran dua hari yakni tanggal 29 s-d 30 Maret 2017 diaula Hotel Grand Clarion jalan A. P. Peterani nomor 3 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dihadiri ratusan Peserta. Worshop yang bertajuk pemantapan pemeriksaan dalam rangka entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2016.
Dalam laporan penyelenggara Tortama KN VI Syafrudin,SE.MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini baru kali pertama di selenggarakan dan akan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang sudah mengunakan basis akrual.
"seiring pengunaan basis keuangan yang baru tersebut, pemeriksaan BPK perlu mempwrolah pemahaman yang sama atas perlakuan akuntansi pemerintah daerah dalam setiap transaksi keuangan," kata syafrudin dalam sambutannya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota III BPK RI, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, sfr. A. CA, berpesan ada kepada kepada para pemeriksa untuk senantiasa memegang teguh tiga nilai dasar BPK yakni independensi, integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
Pemeriksaan LKPD tahun ini adalah pemeriksaan BPK yang pertama kalinya terhadap LKPD yang berbasis akrual secara umum, maka perlu dibentuk suatu helpdesk untuk menyamakan perlakua terhadap permasalahan yang dihadapi tim pemeriksa dilapangan, kata Eddy.
Gubernur Sulewesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSI. MH berharap kepada para peserta setelah mendapatkan pembekalan yang mengikuti workshop ini, nantinya dapat diterapkan serta diharapkan manpu memahami penerapan sistem akuntansi yang baru beserta pelapornya.
Dengan demikian, pemberian opin atas LKPD dapat diberikan dengan benar sesui standar pemeriksaan.
Sementara pemberi materi ada tiga orang yakni anggota III BPK RI prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, SFr. A. CA memberikan materi quasi yudisial pemeriksaan LKPD.
Staf Ahli Kemendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Hamdani,MM.MSi.AK memberikan materi tentang Implementasi Regulasi terkait LKPD, dan Wakil Ketua KPK RI Drs. Saut Situmorang, MM, memberikan materi tentang isu terkini LKPD, Deteksi Fraud dalam LKPD. (hms)
COMMENTS