Kodoknews, Kotabaru - Sebanyak 579 imam dan marbot masjId juga 146 penyuluh agama Islam di Kabupaten Kotabaru mendapatkan bantuan jaminan p...
Kegiatan ini digagas oleh Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif setelah melakukan komunikasi dan pendekatan secara personal dan emosional tanpa melibatkan anggaran daerah atau APBD. Hal itu pun diamini oleh Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin.
"Sasaran program perlindungan BPJS ketenagakerjaan ini yakni pekerja rentan atau tanpa upah khususnya imam dan marbot masjId juga penyuluh agama Islam, yang mana mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan umat," tutur Andi Rudi Latif diruang kerjanya, Senin (13/3/2023).
Wabup Kotabaru itu juga memaparkan, untuk bisa memberikan jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan kami membangun komunikasi intens dengan lintas sektoral terkait, perusahaan, dan stakeholder melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sehingga bisa memberikan rasa aman kepada imam dan pengurus masjid serta keluarganya.
Andi Rudi Latif yang akrab di sapa Bang Arul tersebut menjelaskan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan imam masjid, marbot dan penyuluh agama. Karena kesejahteraan sosial ini tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah, sehingga harus ada keterlibatan dari segala lini baik dari perusahaan maupun pengusaha.
Untuk diketahui, Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin adalah lembaga Amil Zakat berskala nasional yang menghimpun sumbangan pribadi dari muzakki di Kalsel, yang mana lembaga ini dipercaya mengelola langsung sumbangan dari pengusaha putra daerah H. Syamsudin Andi Arsyad (H. Isam), untuk menyebarkan manfaat kepada umat.
Sementara program non APBD ini adalah Inisiatif langsung dari Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, SH, dengan menggandeng Yayasan Lazis Assalam Fil Alamin, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat Bumi Saijaan.
"Insyaallah kedepan, program ini akan terus bergulir secara bertahap sehingga bisa mengakomodir penerima manfaat lainnya seperti guru ngaji, petani, nelayan, stunting, kemiskinan ekstrim serta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan harapan dapat meningkatkan daya beli umat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya. (Jael/Kodoknews)
COMMENTS